Sabtu, 13 Oktober 2012

Kawasan Tanpa Rokok ?



Rokok, rokok dan rokok. Satu kata ini selalu menghiasi kemana saja kaki ini melangkah, benda itu selalu tampak dihadapanku. Separah inikah penyebarannya kini ?
Disebuah taman rekreasi anak tampak seorang bocah dengan gembiranya menghisap sebatang rokok kretek, entah darimana ia memperolehnya apakah dari orangtuanya atau ia membeli sendiri atau meminta tapi yang jelas dia masih bocah. Sebuah ruang kelas disudut sebuah kampus kedokteran, tampak asap mengepul. Bukan sastu dua orang, tapi belasan orang saling bercanda dibawah kerumunan asap yang mengpul dari gerombolan ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dengan lantang menyebutkan : “ tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang spesifik sebagai proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok “ ( Pasal 22 ) ,  jadi kenapa masih kita temukan bocah perokok di taman atau mahasiswa perokok di kampus ? apakah kita harus saling salah menyalahkan ? atau mengkambinghitamkan para perokok ?
Sudah lama para perokok dikambinghitamkan dalam masalah rokok di negeri ini. perokok disamakan dengan kriminal. Para anti-rokok terus menghujam perokok dengan menyalahkan pemikiran para perokok. Segala macam julukan diberikan kepada perokok mulai dari “pembakar uang” sampai “pembunuh berasap”. Melihat kenyataan seperti ini, amat miris rasanya mengalami kondisi sosial seperti ini.
Merokok itu bukan kelainan kejiwaan, sekalipun pakar kejiwaan mengatakan ini adalah masalah kejiwaan, tak ada masalah jiwa dalam perokok. Masalah kejiwaan baru muncul kelak saat residu nikotin dan tar sudah mengendap di seluruh jaringan tubuh yang mempengaruhi kerja otak. Merokok itu adalah sebuah pilihan. Sama seperti pilihan menjadi seorang Atheis maupun seorang agamais. Kita bebas memilih satu diantara 2 pilihan tersebut dan tentu dampak dari pilihan tersebut adalah sang pemilih tersebut yang merasakan. Bagaimana dengan pilihan merokok  ? itu pilihan pribadi untuk merokok. Apakah seseorang begitu lahir didunia langsung merokok ? atau saat masih dalam kandungan asupan nutrisinya hanya nikotin ? tentu tidak bukan. Merokok itu timbul seiring perluasan pemikiran dan eksplorasi.
Setelah melihat fakta lapangan , lantas bagaimana mengendalikan rokok ini ? apakah perokok harus memiliki “SIM” , “surat Izin Merokok” untuk merokok ?. Banyak hal sudah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini. mulai dari diskusi multi pakar, diskusi terbuka bahkan melalui legislatif. Apa hasilnya ? diskusi yang tak pernah berujung selalu terjadi. Kebanyakan alasan klasik, karena penengah atau moderator diskusi adalah berada di salah satu pihak, yakni kalau bukan pihak perokok tentu pihak perokok dan yang terakhir adalah melalui legislatif.
Legislatif selaku pembuat undang-undang dan pengesah peraturan pemerintah pun sudah lama berurusan dengan rokok. Pemerintah selaku pengaju peraturan pemerintah pun juga demikian, tak dapat kita bayangkan bagaimana alotnya pengesahan sebuah RPP dalam sebuah sidangnya. Tak usah kita bahas apakah isi RPP tersebut menyinggung sang legislator maupun kerabatnya, sudah rahasia umum jika pemersulit legislasi sebuah peraturan adalah karena peraturan tersebut menyinggung sang legilslator maupun kerabatnya.
Untuk sebuah peraturan pemerintah saja, 3 orang presiden turun tangan merealisasikan ini. BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati disibukkan untuk mengurus ini. berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 pada masa BJ Habibie kemudian direvisi pada tahun 2000 yaitu masa pemerintahan Gus Dur dan akhinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 yakni tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
Walau Peraturan Pemerintah tersebut tak merinci lebih mendalam, namun melihat perjuangan mewujudkan sahnya Peratuan Pemerintah tersebut menyiratkan bahwa sulitnya legislasi mengenai rokok. Kemudian yang menjadi masalah adalah, siapa yang akan menjalankan Peraturan Pemerintah ini ? Presiden ? Gubernur ? atau hanya kalangan anti-rokok ?
Dalam pasal 23 yang berbunyi “pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang merokok” . kemudian dipertegas pada pasal 25 yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, di wilayahnya”. Jelas sekali maksud pasal tersebut, bahwa Gubernur selaku pimpinan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan terciptanya kawasan tanpa rokok.
Kemudian ditambahkan pula dalam pasal 26 yang berbunyi “masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok kewilayah Indonesia, memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 28 mengenai peran masyarakat yang berbunyi “ peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat” serta dalam pasal 29 yang berbunyi “ peran masyarakat dilaksanakan melalui : (a) pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan; (b) penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan ; (c) pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan; (d) keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan; (e) kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan”. Semua kerjasama ini tentu dibawah pengawasan serta bekerjasama dengan banyak instansi untuk mewujudkan cita-cita Peraturan Pemerintah ini sebagaimana terkutip dalam pasal 31 “dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan isntansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraaan pengaman rokok bagi kesehatan”
Tak berhenti di rezim ibu Megawati Soekarno Putri, di rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun rokok tetap menjadi musuh utama pelaku kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tepat pada pasal 115 ayat 2 menegaskan “ Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya” kemudia dijelaskan sebelumnya tentang tempat yang bakal menjadi kawasan tanpa rokok yakni pada pasal 115 ayat 1 yang berbunyi “kawasan tanpa rokok antara lain ; (a) fasilitas pelayanan kesehatan; (b)  tempat proses belajar mengajar; (c) tempat anak bermain; (d) tempat ibadah; (e) angkutan umum; (f) tempat kerja; (g) tempat umum lainnya yang ditetapkan”
dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, semakin menegaskan pentingnya kawasan tanpa rokok, dan akhirnya diikuti oleh pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan pemerintah dan Undang-Undang tersebut. Sampai pertengahan tahun 2012 ini sudah 12 daerah yang melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tersebut yakni :
1.        Surabaya - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
2.        Tangerang – Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
3.        Bali – Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4.        Bogor – Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok
5.        Pontianak – Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
6.        Palembang – Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7.        Jakarta – Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok
8.        Bandung – Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban
9.        Sragen – Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
10.    Padang Panjang – Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok
11.    Payakumbuh – Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
12.    Sragen – Surat Keputusan Nomor 27A Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Masyarakat Bukan Perokok
Dengan masih sedikitnya daerah yang telah mengamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentu sudah menjadi kewajiban bagi presiden selaku kepala negara untuk mengevaluasi pemerintahannya melalui kementrian terkait seperti Kementerian Kesehatan, juga instansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional , juga mengevaluasi daerah dibawah kepemimpinannya seperti Pemerintahan Provinsi dan  Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Anti Rokok juga tidak menjawab dilematika yang terjadi dimasyarakat, disamping isi RPP tersebut tidak subjektif juga hanya akan berakhir sebagaimana Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang lainnya jika pelaksanaannya tidak diawasi serta tidak ada sanski yang jelas bagi daerah yang belum melaksanakannya.
Masyarakat seharusnya diedukasi daripada di atur dengan berbagai macam peraturan. Preventif jauh lebih baik daripada kuratif. Tindakan edukasi jauh lebih murah daripada pembuatan fasilitas untuk perokok dan non perokok.
Sudah selayaknya masyarakat sadar akan hal ini, kawasan tanpa rokok bukan solusi, masyarakat tanpa rokok adalah solusi.***

0 komentar:

Poskan Komentar